Jakarta - Terkait dengan tujuh nelayan asal Aceh Timur yang ditahan oleh otoritas Myanmar sejak 24 Juni 2024 lalu di penjara District Kwauthaung karena dituduh melanggar batas perairan akan segera diselesaikan. Saat ini ketujuh nelayan tersebut sudah berada di Yanggon setelah mendapatkan amnesti. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang senator Aceh H. Sudriman, S. Sos alias Haji Uma kepada media ini yang menghubunginya Senin, (27/01/2025).
“Akan segera kita bereskan terkait nelayan tersebut,” kata Haji Uma pada juangnews.com.
Seperti diberitakan oleh bebeberapa media sebelumnya, ketujuh nelayan Aceh Timur itu dibebaskan oleh pemerintah Myanmar dalam rangka memperingati 77 tahun kemerdekaan Myanmar dari Inggris pada 4 Januari 2025 lalu. Bersama tujuh nelayan Aceh Timur, ikut dibebaskan juga 5.864 tahanan asal Myanma serta 180 orang asing.
Selama ini proses pemulangan ketujuh nelayan Aceh Timur tersebut terkendala oleh biaya, yang mencapai 30 juta lebih. Tapi hal tersebut sudah teratasi, setelah Haji Uma membantu sebesar Rp 23 juta, sisanya ditanggung keluarga nelayan tersebut.
Adapun nama ketujuh nelayan asal Aceh Timur yang akan dipulangkan tersebut yaitu Muhammad Nur (Aceh Timur) sebagai nahoda, Sementara ABK yaitu Nasruddin Hamzaz (Langsa), Abdullah (Aceh Timur), Mustafa Kamal (Aceh Timur), Mola Zikri (Langsa), Zubir (Langsa) dan Muzakir (Aceh Utara).
Dalam kesempatan itu, Haji Uma juga mengecam penambakan dua nelayan Aceh di Malaysia, yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Jumat (24/01/2025) lalu.
"Kita mengecam keras penembakan WNI oleh otoritas keamanan laut Malaysia dan meminta Pemerintah Indonesia segera menyampaikan sikap resmi atas kasus ini," kata Haji Uma.
Haji Uma mengatakan pernyataan sikap pemerintah dan upaya diplomatik dengan pemerintah Malaysia penting agar kelangsungan hubungan diplomatik dan bilateral pemerintah kedua negara yang bertetangga ini tetap terjaga kedepannya.
"Sejauh ini Kemenlu telah menempuh langkah diplomatik dan kita meminta agar upaya tersebut harus dapat mendorong kebijakan pengusutan resmi oleh otoritas pemerintah Malaysia atas kasus ini. Hal ini penting agar fakta sesungguhnya dapat diketahui kebenarannya," pungkas lakoe Kak Bungsu dalam perannya di Film Komedi Aceh Eumpang Breueh ini. [Hamdani]
