Warek IV UNS: Moderasi Beragama Cara Beragama yang Toleran

Wakil Rektor IV Universitas Negeri Surabaya, Prof Dr Siti Nur Azizah (tengah). (Foto/Ist)

Banda Aceh -- Wakil Rektor IV Universitas Negeri Surabaya, Prof. Dr. Siti Nur Azizah,  mengungkapkan, moderasi beragama adalah cara beragama yang toleran, mengakui adanya perbedaan dan keberadaan agama, serta kebenaran yang diyakini pihak lain.

Menurutnya, stabilitas sosial politik Indonesia membutuhkan terjaminnya moderasi beragama karena dapat menghindari konflik-konflik keagamaan yang tidak perlu dan dapat berujung kepada konflik-konflik kemasyarakatan yang dapat memecah belah bangsa.

Hal tersebut disampaikan  Prof Siti Nur Azizah  dalam Focus Group Discussion bertajuk Spirit Moderasi Beragama dan Harmoni Tahun Politik Melalui Kolaborasi Multi Sektor Untuk Penguatan Ekonomi Aceh di ruang rapat rektorat UIN, Kamis (14/12/2023) lalu. 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh melalui Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama (PKMB).  

 

Dalam FGD yang dipandu Ketua Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama (PKMB) UIN Ar-Raniry Saifuddin A Rasyid tersebut, menghadirkan pembicara utama Prof Dr Siti Nur Azizah SH MHum dengan topik Moderasi Beragama dalam Tahun Politik 2024.

Turut hadir sejumlah peserta dari perwakilan Pemerintah Daerah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh, para rektor dari berbagai Perguruan Tinggi di Aceh, para dekan, Ormas, Badan-Badan strategis Pemerintah Aceh seperti Bappeda, Perbankan, pelaku usaha, investor, praktisi dan para akademisi dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

"Kehidupan beragama di Indonesia sangat kompleks, plural sekaligus multicultural, terutama dalam tahun politik, sehingga dapat melahirkan dinamika persoalan yang juga beragam. Keberadaan berbagai aliran pemikiran agama dengan berbagai pandangannya dapat menimbulkan potensi benturan yang bukan saja bersifat pemikiran tetapi juga fisik," ungkap putri keempat Wapres RI KH Ma'ruf Amin ini.

Lebih lanjut, Ketua Umum Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia ini juga turut menyinggung terkait peran kampus dalam moderasi beragama di tahun politik. Menurutnya, moderasi beragama sudah seharusnya menjadi program dan bagian dari kehidupan kampus yang kreatif untuk meredakan berbagai persoalan perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat yang saat ini terjadi, seperti klaim kebenaran absolut, subjektivitas, arogansi ajaran agama, radikalisme dan sekularisme. 

"Kampus perlu menjadi contoh dalam pengembangan komitmen toleransi untuk menghadapi radikalisme agama. Kampus harus menjadi pelaku dalam mengamalkan agama sekaligus merawat kebinekaan," terangnya.

Guru Besar Unesa bidang Ilmu Hukum dan Bisnis Halal ini juga menambahkan, harus diakui agama telah menjadi nafas dalam membangun kehidupan bangsa ini, agama telah menjadi modal bangsa. Oleh karena itu, moderasi beragama harus menjadi energi pendorong terciptanya pluralitas dan multikultural.

"Politik identitas bisa diberantas dengan ikhtiar moderasi beragama yang menekankan kepada keseimbangan antara inklusif dan ekslusif," tegasnya.

Diakhir pemaparannya, Siti Nur Azizah juga menegaskan, moderasi beragama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah.

"Moderasi beragama dan ekonomi syariah berbagi nilai-nilai fundamental yang sejalan, seperti keadilan, etika, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam kehidupan. Moderasi dalam beragama juga mendorong praktik ekonomi yang adil dan merata," ujarnya. 

Sementara itu, dalam arahan saat membuka FGD, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg mengatakan, topik yang didiskusikan sangat penting, mengingat saat ini sedang memasuki suasana politik menyambut pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. 

"Segenap stakeholder bangsa ini perlu bersinergi menciptakan keadaan yang tenang dan harmonis di tengah masyarakat," ujar Mujib.

Terkait dengan tema moderasi beragama, Mujib mengatakan, tema ini merupakan salah satu prioritas di jajaran Kementerian Agama. "Di UIN Ar-Raniry kita sudah membentuk Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama (PKMB) yang khusus mengelola aktifitas mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan stakeholder terkait tema ini," tambahnya.

Mujib mengharapkan kedepan perlu kerjasama program dengan stakeholder terkait di Aceh dalam mengembangkan sinergi dan kolaborasi untuk membangun negeri sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamin. [Sayed M. Husen]