Aceh Utara - Dalam rangka mengenang dan memperingati perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia yang terjadi tepat 18 tahun yang lalu.
Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudera Pasai menggelar acara doa bersama dan santunan anak yatim. Acara berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) di Kecamatan Samudra, Aceh Utara, pada Selasa, (15/08/2023).
Panglima KPA Wilayah Pasai, Teungku H. Abubakar A. Latif, menegaskan perjanjian damai MOU Helsinki milik rakyat Aceh bukan milik GAM dan peringatan ini merupakan wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur selama konflik di Aceh.
Seiring dengan momentum peringatan ini, Abu Len mengingatkan bahwa perjanjian damai antara GAM dan RI yang ditandai dengan MoU Helsinki harus tetap dijaga dan diperjuangkan oleh semua pihak.
"Kami mengadakan doa bersama dan santunan anak yatim sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada mereka yang telah berjuang dan berkorban untuk damai Aceh. Tidak hanya di kantor DPW PA Aceh Utara, namun juga di wilayah Samudra Pasai, kami menggelar acara serupa di tiga titik lokasi, yaitu Wilayah Panton, Geudong, dan Dewantara," ujar Abu Len.
Meskipun telah berlalu 18 tahun sejak perjanjian damai, Abu Len menyoroti beberapa butir perjanjian MoU Helsinki yang belum sepenuhnya terealisasi, seperti status batas Aceh, pembagian eksploitasi hasil migas, serta isu-isu terkait simbol-simbol identitas Aceh. Abu Len menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menjaga damai Aceh merupakan tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah.
"Kami berharap agar semua pihak tetap menjaga dan merawat keberlangsungan damai ini. Meskipun masih terdapat beberapa isu yang belum terealisasi, semangat perdamaian harus tetap diperjuangkan demi masa depan yang lebih baik bagi Aceh dan seluruh rakyatnya," tambah Abu Len.
Acara ini juga diharapkan dapat menjadi momen refleksi bersama untuk melihat sejauh mana capaian yang telah dicapai sejak perjanjian damai 18 tahun lalu, serta memupuk semangat kolaborasi dalam mengatasi tantangan yang masih dihadapi menuju sebuah Aceh yang lebih harmonis dan sejahtera. [M. Jafar Peunteut]
