Nelayan Minta Buka Muara Baru, Penanganan Kedangkalan Kuala Gabi Aceh Singkil Ditunda

Perahu nelayan Singkil melintasi Kuala Gabi (Foto/Khairi)

Aceh Singkil -  Kepala Dinas Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) Erwin Syahputra menyebutkan penanganan kedangkalan Kuala Gabi di Pulo Sarok untuk sementara ditunda karena minimnya dana dan permintaan pembukaan Muara Baru.  

"Anggaran yang diplotkan saat ini tidak sesuai, ini akan disampaikan kembali ke pimpinan sampai dengan adanya ketersediaan anggaran yang diusahakan pada perubahan mendatang," kata Erwin kepada wartawan. Selasa, (25/07/2023).

Keputusan itu juga berdasarkan keputusan pihak nelayan Pulo Sarok, dalam hal ini diwakili oleh Panglima Laoet Lhok Pulo Sarok Basri Lubis. Juga berdasarkan berita acara pada Kamis, 13 Juli 2023 di Gedung Pemuda Desa Pulo Sarok sekitar pukul 20.30 WIB.

Salah satunya mereka lebih menginginkan pembukaan Muara yang baru yang jarak lokasinya sekitar 1,5 Kilometer dari Kuala Gabi. 

Sehingga, tambahnya anggaran yang di plotkan pada APBK sekitar Rp 150 juta tidak mencukupi karena diperkirakan atau diasumsikan kalau untuk membuka muara atau Kuala Baru membutuhkan dana sekitar Rp 400 hingga 500 juta. Sehingga dana saat ini nantinya bila ditambahkan bisa dikombinasikan pada perubahan mendatang.

Erwin memaparkan, bahwa untuk merealisasikan normalisasi sungai, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 150 juta rupiah. Namun, dalam perjalanannya, terjadi perubahan rencana akibat kondisi yang berkembang pesat. 

Marthunis, seorang pejabat terkait, segera menginstruksikan agar dilakukan pantauan dan penilaian lebih lanjut terhadap kondisi sungai untuk menentukan elemen mana yang paling layak untuk dikeruk.

Rapat penting dilakukan pada malam hari untuk membahas langkah selanjutnya. Pada Jumat, 21 Juli, Pejabat Administrasi Infrastruktur (PAI) berkunjung langsung ke lokasi Kuala Gabi untuk meninjau kondisi di lapangan. Bahkan ketika menolak, PAI tetap memantau lokasi bersama konsultan yang ahli di bidangnya, dengan harapan dapat membuka alternatif jalur kuala baru yang lebih aman.

Namun, kata Erwin, realisasi kegiatan normalisasi dipending sementara waktu karena keterbatasan dana yang ada saat ini. Anggaran yang semula diharapkan mencapai 400 hingga 500 juta rupiah belum dapat terpenuhi. Meski begitu, pemerintah akan tetap berupaya untuk mencari solusi dan menyampaikan kembali situasi ini kepada pimpinan.

Jarak pembuatan muala baru yang diusulkan berada sekitar 1,5 kilometer dari lokasi kuala gabi hal itu setelah menelusuri lokasi bersama Panglima Laut Lhok Pulo Sarok Basri Lubis. "Rencana normalisasi ini menjadi sangat penting mengingat alur transportasi Muara Kuala Gabi yang kerap mengancam keselamatan Nelayan, arus transportasi Kapal Nelayan rute ke Pulau Banyak maupun sebaliknya," ujarnya.

Dalam situasi yang rumit ini, tambahnya pihak Syahbandar tengah melakukan studi investigasi desain (SID) untuk mencari solusi yang tepat dan efisien. Meskipun tersedia anggaran terprogram sebesar 140 juta rupiah, upaya mencari tambahan anggaran yang diperlukan masih belum membuahkan hasil.

Pemerintah berkomitmen untuk terus berjuang dalam mengatasi banjir di Kuala Gabi dan mencari mekanisme mendesak lainnya untuk mengatasi krisis ini. 

"Semoga dengan kerjasama dari semua pihak, bencana banjir di wilayah tersebut dapat diminimalisir dan masyarakat dapat kembali hidup dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Sementara Panglima Laut Lhok Pulo Sarok Basri Lubis, kepada wartawan menyebutkan penolakan penanganan kedangkalan Kuala Gabi lantaran akan sia-sia dan terkesan membuang anggaran, mengingat pengalaman yang lalu-lalu menangani proyek itu.

"Dengan anggaran Rp 150 juta itu sangat tidak logis, mereka seharusnya belajar dari pengalaman penanganan Kuala Gabi yang lalu-lalu tidak mengubah masalah menjadi baik,"ujarnya.

Satu hal lagi, tambahnya, alur Kuala Gabi ini digunakan oleh Nelayan Empat Kecamatan, yakni Kecamatan Singkil, Kuala Baru, Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat, sehingga harus dipertimbangkan lebih banyak. [Khairi]