Subulussalam - Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam tidak akan membuka formasi CPNS dan P3K untuk tahun 2023 tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten I Setdako Kota Subulussalam H. Sairun, S.Ag, M.Si Rabu, (31/05/2023).
Hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan dari berbagai media terkait audensi para tenaga honorer DPR Kota Subulussalam tentang desakan formasi CPNS dan P3K tahun 2023.
"Tidak dibukanya formasi CPNS, dan P3K tahun 2023 ini perlu kami jelaskan sebagai berikut. Pertama selama pemerintahan Bintang Salmaza sudah dua kali membuka penerimaan CPNS yaitu tahun 2019 dan 2021 dan sekali mebuka penerimaan melalui jalur P3K," terang Sairun.
Tambah Sairun, namun yang lulus banyak dari luar dan sedikit putra-putri daerah, sehingga esensi penerimaan CPNS menyelamatkan putra putri daerah tidak tercapai karena ujiannya system online.
"Putra putri Kota Subulussalam kalah bersaing dengan putra putri dari luar. Begitu juga jalur P3K, dari kuota yang kita siapkan 350 orang lebih baru terealisi sekitar 160 orang, akibat juga tidak memenuhi nilai passing grade yang ditentukan sehingga banyak putra putri daerah yang ikut seleksi P3K gagal. Lalu apakah formasi penerimaan seperti ini tidak kita evaluasi yang hanya memberikan peluang kepada putra putar dari luar," Ujar Sairun.
Tambah Sairun, dari segi kebutuhan pegawai di Pemko Subulussalam masih relatif stabil dengan kondisi sekarang, tinggal sekarang bagaimana memenej penempatan PNS yang ada sesuai dengan kebutuhan instansi.
Menurut Sairun, Pemko Subulussalam dari segi anggaran sedang fokus menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024.
"Kita harus menyiapkan anggaran untuk KIP desk Pilkada, Panwaslu dan pengamanan menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi 2024," terangnya.
Sairun mengatakan, pemerintah menghargai keingininan seluruh keluhan para tenaga honor baik guru dan P3K.
"Salah satu solusi mengatasi keinginan para tenaga selain CPNS dan P3K seharusnya bisa kita lakukan melalui kontrak daerah. Namun lagi lagi pemerintah daerah juga dihambat dengan kebijakan pusat dan provinsi yang menghapus tenaga honorer, tentu persoalan ini bukan saja menjadi persolan eksekutif semata tapi juga anggota DPR Kota Subulussalam," ungkapnya.
Menurut Sairun, DPR Kota Subulusalam tidak bisa lepas tangan dalam persoalan ini.
"Mari kita bicarakan solusi kalau kita mau sama-sama ingin mengakhiri derita para tenaga honor, karena persoalan anggran adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara eksekutif dan legislatif. Jadi jangan ada pernyataan yang terkesan lempar batu sembunyi tangan seolah pemerintah tidak peduli dengan putra daerah. Jangan jadikan isu tenaga honor untuk sensasi kepentingan. Ayo kalau kita mau mencari solusi duduk bersama sesuai dengan regulasi aturan yang diberikan," pungkas Sairun. [Bolon Maha]
