Aceh Singkil - Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Cabang Aceh Singkil mempertanyakan hasil kegiatan pengkajian dan penyusunan neraca Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2018 lalu, yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Universitas Gajah Mada (UGM).
Disinyalir, dana kerjasama itu mencapai Rp3,25 Milyar yang dianggarkan melalui APBK. dengan menghasilkan tiga Perbup. Ormas LAKI menduga ada mark up dana dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas penggunaan anggarannya. Hal ini diungkapkan Pengurus Harian LAKI cabang Aceh Singkil, Jaruddin, MM pada media ini, Senin (28/11/2022).
"Semestinya sejak awal Pemkab Aceh Singkil harus terbuka dan transparan dalam penggunaan setiap mata anggaran yang menggunakan uang rakyat dan hasil maupun rekomendasi apa yang dihasilkan perlu dipublikasikan ke publik, terkait capaian kerjasama penyusunan neraca sumber daya alam tersebut," ujarnya.
Misalkan, rekomendasi neraca sumber daya alam bidang perikanan, pariwisata, kehutanan, lahan special kemudian bidang lingkungan, mineral, batu bara dan bidang air spesial, karena menurut Jaruddin banyak yang janggal.
Disamping itu, Pemkab Aceh Singkil juga perlu menyampaikan lokasi atau desa sasaran manasaja yang dilakukan penelitian, apa potensi yang hendak dimunculkan di sana dan program apa yang hendak dilaksanakan pasca penelitian atau penyusunan neraca SDA, agar masyarakat mengerti juga arah dan kebijakan pembangunan.
"Ini menyangkut masa depan dan arah pembangunan, maknanya apakah setelah selesainya disusun rekomendasi neraca SDA di beberapa bidang, sudah mengacu kepada landasan ilmiah dan kajian dalam penyusunan program Pembangunan Aceh Singkil selama ini? Bila ya, mengapa masih tinggi angka pengangguran di Aceh Aceh Singkil?" Ujarnya bertanya.
"Kami melihat, Pemkab Aceh Singkil belum maksimal sepenuh hati mengadopsi rekomendasi penyusunan neraca SDA yang dihasilkan dari proses kerjasama itu. Terbukti, Aceh Singkil hingga saat ini masih melekat status daerah tertinggal, ini tragis," sambungnya.
Untuk itu, LAKI Cabang Aceh Singkil mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kegiatan kerjasama Pemkab dengan UGM terkait penyusunan neraca sumber daya alam tahun 2018 yang menghabiskan anggaran fantastic, 3,25 Milyar.
"Catatan LAKI bahwa, kerjasama ini diikat dalam MoU dan ditandatangani di Fakultas Geografi pada Maret 2018 silam. Pemkab Aceh Singkil sendiri ditanda tangani, Ketua Bappeda saat itu, Junaidi dan pihak UGM oleh Muh Aris Marfa'i," pungkasnya. [Bolon Maha]
